Ada Hutan Sosial di Balik Panen Raya Udang di Muara Gembong

Pernah denger istilah HPH (hak pengelolaan hutan)? Pasti pernah dengar. Kalau hutan sosial? Hhmmm, pasti kalian butuh waktu lebih dari 10 detik untuk mereka-reka apa itu Hutan Sosial.

Sederhananya kurang lebih seperti ini, Program Hutan Sosial adalah memberikan akses legal/resmi kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara. Sekedar informasi Luas hutan negara Indonesia kurang lebih mencapai 12.7 juta hektare.

Jadi Program Hutan Sosial  dengan HPH berbanding terbalik, kalau HPH diperuntukkan bagi perusahaan/korporat besar untuk mengelola hasil hutan.

Wacana Hutan Sosial sudah ada sejak 1999 pasca reformasi, tapi dari sejak itu sampai tahun 2007, perkembangan program Perhutanan Sosial tidak signifikan karena belum menjadi program prioritas pemerintah saat itu.

Ditahun 2007, barulah mulai ada perkembangan mengenai Hutan Sosial. Tercatat sampai tahun 2014 (7 tahun) Hutan sosial yang dikelola masyarakat mecapai 449.104,23 Ha. Jadi pertahun rata-rata ada 64.157,74 Ha Hutan Sosial yang diberikan ijin untuk dikelola oleh masyarakat.

Sementara di Tahun 2014, Penetrasi Hutan Sosial lebih di percepat lagi, karena ini sesuai dengan salah satu nawacita Presiden Jokowi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun (2017), sudah ada 604.373.26 Ha (bertambah  155.269,03 Ha) Hutan Sosial yang legal untuk di kelola oleh masyarakat. Atau bisa dibilang rata-rata pertambahan luas pertahunnya mencapai 51.756,34 Ha.

Tapi yang lebih menariknya lagi saat artikel ini saya tulis, pemerintah telah memberikan akses perhutanan sosial terhadap lahan seluas 2,5 juta hektare yang dikelola oleh 592.438 Kepala Keluarga. Jadi kalau di total selama 4 tahun pemerintahan, sudah ada pertambahan luas hutan sosial sebesar 1.895.626,74 Ha.

Target pemerintah sendiri adalah, mengeluarkan sertifikat untuk 12,7 juta Ha Hutan Sosial untuk dikelola oleh masyarakat. Lalu siapa saja yang bisa mengolah hutan sosial?

Yang berhak mengolah adalah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat. Bukan orang luar yang “ujug-ujug” datang dan merebut lahan. Karena untuk mengelola Hutan Sosial ini harus turun SK Menterinya terlebih dahulu.

Hutan Sosial Untuk Kesejahteraan Warga

Salah satu pemanfaat Hutan sosial adalah, untuk usaha ekowisata. Maka tidak heran kalau beberapa tahun belakangan ini banyak bermunculan lokasi ekowisata baru yang dikelola oleh masyarakat sekitar tentunya di arahkan oleh pihak terkait.

Hampir di semua daerah di Indonesia kini mempunyai ekowisata andalannya masing-masing. Tidak hanya menjual keindahan pemandangan, tapi juga menjual konsep-konsep unik untuk berswafotoria.

Selain ekowisata, Hutan sosial juga bisa di bagi dengan pendekatan landscape melalui pola Agroforestry(Wana Tani), Silvofishery(Wana Mina), Agro Husbandary (Wana Ternak). 

Yang menarik adalah Silvofishery atau wana mina. Kita pasti semua mendengar mengenai kejadian Presiden Jokowi yang di patil udang saat panen raya udang vaname di desa Pantai Bakti, Muara Gembong kan? Hayo ngaku, pasti semuanya tahu mengenai berita ini.

Jadi pada tahun 2017, melalui SK Menteri IPHPS Nomor 3767/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 dibentuklah Kelompok Tani Mina Bakti. Yang beranggotakan 38 KK dengan luas hutan sosial yang dipercayakan seluas 80,9 Ha. Atau setiap KK memperoleh lahan garapan seluas 2 Ha. Dengan konsep Silvofishery(Wana Mina), lebih khususnya tambak udang.

Surat keputusan ini Diserahkan langsung oleh Presiden Pada Tanggal 30 November 2017 di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong.

Nah di tahun 2019, Presiden kembali hadir untuk panen raya udang Vaname, Laahh kok “ndilalah” udangnya inisiatif mau “jabat tangan” sama presiden, jadilah berita ini viral dijagat maya.

Sangat heboh, bahkan sampai keluar meme yang lucu sekaligus ngeselin. Kenapa? Karena netizen malah sibuk bahas Presiden yang kena patil, padahal panen udang raya ini salah satu bentuk kesuksesan pengelolaan hutan sosial di Indonesia.

Bukannya berbahagia karena para penambak yang bisa menghasilkan ± 4,35 ton/Ha udang yang kalau dijual bisa mencapai Rp.73.000/kg, sehingga estimasi pendapatan kotor perhektare mencapai ± Rp 317.550.000, ini malah ngeributin hal yang sepele.

Kalau mau tahu, keuntungan dari tiap hektare lahan tambak bisa mencapai 50% untuk jangka waktu panen 3 bulan. Kasarnya kurang lebih 150juta/3 bulan dan perbulannya petambak bisa mempunyai tabungan 50jt. Tentu saja ini hitungan diatas kertas, belum dilihat dari faktor kegagalan dan cost produksi tak terduga.

Program Perhutanan Sosial merupakan Program Prioritas Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Harapan lebih dalamnya lagi adalah menimbulkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan. Karena hutan kini bukan hanya untuk keseimbangan alam saja, bukan hanya untuk korporat besar, tapi hutan kini untuk mereka (warga sekitar hutan). Masyarakat yang bisa mandiri secara ekonomi dan berdaya produktif sehingga bisa bersaing di pasar internasional.